KENDARI, 23 JUNI 2026 – Rencana perhelatan Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara di Kota Kendari memicu kritik tajam dari kalangan intelektual muda. Mahasiswa Kecamatan Kusambi secara terbuka menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus melayangkan kritik keras terhadap pelaksanaan agenda tersebut.
Mereka menilai kegiatan ini sama sekali tidak mencerminkan skala prioritas pemerintah daerah di tengah berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat Kabupaten Muna Barat (Mubar).Apalagi,
agenda seremonial berskala besar di ibu kota provinsi tersebut justru diketuai langsung oleh Bupati Muna Barat. Keterlibatan aktif kepala daerah dalam acara di luar wilayahnya ini memicu tanda tanya besar mengenai komitmen penyelesaian masalah di kampung halaman.”
Di saat masyarakat Muna Barat masih dihadapkan pada kondisi infrastruktur jalan yang rusak di berbagai wilayah, pemerintah daerah justru lebih memilih menyelenggarakan kegiatan seremonial di luar daerah. Pilihan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat,” Selasa (23/6).
Perwakilan mahasiswa Kecamatan Kusambi membeberkan tiga catatan kritis utama terhadap jalannya kepemimpinan daerah saat ini:
Buta Skala Prioritas: Pemkab Mubar dinilai gagal memetakan urgensi kebutuhan daerah.
* .Fokus anggaran dan energi yang seharusnya dikerahkan untuk memulihkan jalan-jalan kecamatan yang rusak,
*. Aparatur Daerah Salah Fokus: memperlihatkan adanya pergeseran fokus kerja dari pelayanan publik di daerah menjadi penggerak kegiatan seremonial .
*. Krisis Keberpihakan Nyata: Mahasiswa menilai pemerintah daerah lebih mengutamakan adu gengsi citra seremonial di ibu kota ketimbang turun ke lapangan mendengarkan keluhan petani dan pedagang kecil di Mubar yang merugi akibat akses transportasi hancur.
Mengingatkan pemerintah bahwa persaudaraan sejati masyarakat Muna akan lebih bermartabat jika dibangun di atas fondasi kesejahteraan infrastruktur di kampung halaman, bukan di atas panggung pesta perantauan.
Bagi mahasiswa Kusambi, kritik ini adalah alarm keras agar jalannya roda pemerintahan di Muna Barat kembali pada khitah pelayanan rakyat, bukan ajang seremonial yang mengaburkan realita penderitaan masyarakat di desa-desa.
