Konawe – Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Indra Dapa Saranani, mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas antara Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Amonggedo yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian bagi masyarakat, khususnya pihak yang mengklaim sebagai ahli waris hak ulayat.
Menurut Indra Dapa Saranani, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami mendesak Bupati Konawe dan Kementerian Dalam Negeri agar segera menyelesaikan persoalan tapal batas Pondidaha dan Amonggedo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan para ahli waris hak ulayat,” tegas Indra dalam keterangannya.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya Sekretaris Daerah dan Bupati Konawe, yang menurutnya belum menunjukkan penyelesaian yang memuaskan terhadap persoalan tersebut.
Sebagai bentuk sikap organisasi, Indra menyatakan bahwa apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah dalam waktu dekat, pihaknya akan menggalang aksi penyampaian pendapat di muka umum sebagai bentuk protes terhadap lambannya penyelesaian sengketa tapal batas. Ia mengatakan aksi tersebut direncanakan berlangsung secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, PB HMI MPO mendesak Kementerian Dalam Negeri melalui unit yang membidangi penataan wilayah dan batas daerah agar segera turun langsung ke Kabupaten Konawe untuk melakukan verifikasi, mediasi, serta memastikan penyelesaian persoalan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami meminta Kemendagri segera menindaklanjuti komitmen yang pernah disampaikan kepada pihak ahli waris hak ulayat agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas di tengah masyarakat,” ujar Indra.
PB HMI MPO berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret guna mencegah meningkatnya ketegangan di masyarakat serta memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
