KENDARI — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di Yayasan Darul Mukhlisin, yang berada di Lorong Mekar 2 sejak 2007 sampai saat ini di 2026, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, meminta Pemerintah Kota Kendari dan Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara segera turun tangan memberikan perhatian dan bantuan terhadap Yayasan Darul Mukhlisin.
Yayasan Darul Mukhlisin dipimpin oleh KH. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I dan menaungi sejumlah program pendidikan, yaitu MA Darul Mukhlisin yang dipimpin Kepala Madrasah Wa Haya, S.Sos.I., Gr, MTs Darul Mukhlisin yang dipimpin Abdul Rapid, S.Ag., M.Ag, MI Pesdin yang dipimpin Ali Syawaludi, S.Pd., Gr, serta Program Tahfidz yang dibina oleh KH. M. Sabir, M.Hi dengan wakil pembina Ustaz Isal Muh. Faisal Arsad, L.C.
Menurut Indra, keberadaan Yayasan Darul Mukhlisin memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Kendari. Dengan jumlah peserta didik yang disebut lebih dari 530 siswa, termasuk anak yatim piatu dan anak-anak yang ingin terus menempuh pendidikan, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.
“Kami meminta Pemkot Kendari dan Kemenag Sultra segera turun melihat kondisi Yayasan Darul Mukhlisin. Di sana ada lebih dari 530 siswa yang sedang menempuh pendidikan, termasuk anak yatim piatu. Mereka membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,” ujar Indra Dapa Saranani.
PB HMI MPO meminta pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, ruang belajar, serta pengadaan buku dan perlengkapan belajar bagi para siswa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
