MUNA BARAT-Polemik yang menyeret Kepala SD Negeri 3 Barangka memantik sikap keras masyarakat Desa Waulai. Aliansi Masyarakat Waulai Bersatu (AMWB) menilai dugaan tindakan dan pernyataan kepala sekolah tersebut telah memicu kegaduhan sosial, sehingga mendesak Bupati Muna Barat segera mengambil langkah tegas.
“Ini bukan lagi persoalan pribadi. Ketika tindakan seorang kepala sekolah sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, pemerintah daerah harus turun tangan. Jangan dibiarkan menjadi konflik yang lebih besar,” tegas jimlin Koordinator Aliansi.
Aliansi meminta Bupati Muna Barat tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Mereka mendesak dilakukan pemeriksaan etik dan disiplin untuk memastikan apakah tindakan kepala sekolah tersebut bertentangan dengan kewajiban ASN dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“ASN memiliki standar perilaku. Kepala sekolah juga harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam kapasitasnya sebagai aparatur negara dan pimpinan lembaga pendidikan,” ujarnya.
Sorotan kemudian diarahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat. Aliansi mempertanyakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah. Mereka menilai pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan yang telah menimbulkan keresahan sosial tanpa penyelesaian yang jelas.
“Kalau pembinaan berjalan, persoalan seperti ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut. Kami minta Dinas Pendidikan bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan secara profesional,” katanya.
Desakan paling keras ditujukan kepada Bupati Muna Barat. Aliansi meminta kepala sekolah diperiksa dan, apabila terbukti melanggar kode etik, kode perilaku atau disiplin ASN, dicopot dari jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau terbukti melanggar, jangan lindungi. Copot jika memang memenuhi ketentuan. Kalau tidak terbukti, buka hasil pemeriksaannya kepada masyarakat. Yang kami tuntut adalah kepastian,” tegasnya.
Aliansi juga meminta Inspektorat Muna Barat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan serta meminta Bupati mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan apabila ditemukan dugaan kelalaian dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah.
“Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah hanya diam ketika persoalan sudah menjadi kegaduhan. Pemerintah harus menunjukkan bahwa kode etik dan disiplin ASN benar-benar berlaku,” pungkasnya.
Aliansi Masyarakat Waulai Bersatu menegaskan akan mengawal persoalan tersebut hingga ada keputusan dan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
“Kami tidak meminta siapa pun dihakimi. Kami meminta aturan ditegakkan. Jika salah, tindak. Jika tidak salah, buktikan dan jelaskan” tutup jimlin.
Redaksi: Nursalim
