KONSEL — Temuan Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan terkait 2.286 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang terdeteksi transaksi judi online pada periode Agustus 2026 dinilai bukan semata-mata persoalan moral warga di tingkat bawah,.Andi Pemuda daerah Konawe Selatan menegaskan bahwa ribuan penerima bansos tersebut adalah korban dari pembiaran dan kegagalan pemerintah dalam melindungi ruang digital warga dari gempuran tawaran judi online secara sistemik.
“Negara Absen Membentengi Ponsel Warga Rentan
Fakta bahwa mayoritas KPM yang terdeteksi berada di Desil 1 (984 KPM)—kelompok masyarakat miskin ekstrem—menunjukkan betapa masifnya jebakan psikologis yang menyasar kelompok paling tak berdaya secara ekonomi.
Dari Tinanggea (251 KPM) hingga ke wilayah pesisir seperti Laonti (151 KPM), nomor ponsel warga desa, emak-emak, hingga lansia penerima bansos saban hari dibombardir pesan SMS blast dan iklan otomatis (spam) tanpa ada penyaringan (filtering) yang efektif dari Kementerian Kominfo/Komdigi maupun operator seluler.
“Bagaimana mungkin masyarakat kecil disalahkan sepenuhnya, sementara pemerintah sendiri terbukti gagal membendung jutaan pesan promosi judi online yang bebas masuk ke HP warga setiap detik? Ini adalah bentuk pembiaran digital yang akhirnya menelan masyarakat miskin sebagai korbannya,” ujar perwakilan Pemuda Konsel.
Selain dampak ilusi kemenangan instan di tengah kesusahan ekonomi, tidak sedikit pula identitas, NIK, serta nomor HP penerima bansos di desa yang dicatut atau dimanfaatkan oleh orang lain akibat minimnya pelindungan data pribadi dari negara.
Negara yang Lalai, Rakyat Miskin yang Hendak Dihukum?Pemuda Konsel menyoroti wacana atau potensi pencoretan hak bansos secara sepihak sebagai langkah yang tidak adil jika dilakukan tanpa evaluasi mendalam atas peran pemerintah sendiri.
Ada tiga tuntutan tegas yang disampaikan Pemuda Konsel:Pemerintah Pusat Harus Bertanggung Jawab di Hulu
Pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan hanya memetakan atau menghukum penerima bansos di hilir.
Kementerian Kominfo/Komdigi dan aparat penegak hukum harus melumpuhkan sindikat, penyedia SMS blast, serta jalur transaksi perbankan judol yang selama ini leluasa beroperasi.
“Dinsos Didesak Tidak Menghapus Bansos Tanpa Verifikasi Faktual
Pemda Konsel dan Dinas Sosial dilarang keras langsung mencoret KPM dari basis data sosial.
” Verifikasi langsung (ground-checking) wajib dilakukan secara humanis untuk memisahkan antara pemakai aktif dengan warga yang sekadar korban pencatutan data atau penipuan.
Ganti Pendekatan Hukuman dengan Perlindungan Sosial
Jika penerima bansos terbukti terjebak, tugas negara adalah melakukan intervensi, pembinaan, dan literasi keuangan—bukan justru mencabut jaring pengaman sosial yang menjadi tumpuan hidup harian keluarga mereka.
“PenutupBansos adalah hak dasar rakyat miskin yang dijamin undang-undang. Pemuda Konawe Selatan menegaskan akan berdiri bersama warga penerima bansos untuk memastikan hak-hak masyarakat rentan tidak dikorbankan akibat kelalaian negara dalam mengontrol kejahatan digital di tanah air.
