KENDARI, 3 JULI 2026 – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Kendari melayangkan kritik menohok terhadap sistem pengamanan internal di lingkup Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.
PMII menyoroti secara tajam insiden memalukan kaburnya 11 orang tahanan dari Rumah Tahanan (Rutan) Mapolres Kolaka Utara yang terjadi pada Kamis (2/7/2026) dini hari, tepat sehari setelah korps kepolisian merayakan Upacara Hari Bhayangkara ke-80.
Para tahanan yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut meloloskan diri sekitar pukul 03.30 WITA dengan cara menggergaji besi ventilasi bagian atas sel, kemudian memanjat ke atap gedung menggunakan pipa atau selang air sebelum akhirnya melarikan diri ke area luar Mapolres.
Meskipun Kapolres Kolaka Utara, AKBP Ritman Todoan Agung Gultom, mengonfirmasi tim gabungan telah berhasil membekuk kembali dua dari sebelas buron tersebut , PMII menilai insiden ini merepresentasikan kelalaian struktural yang fatal.”
Peristiwa ini menjadi kado pahit dan coretan hitam di Hari Bhayangkara ke-80. Bagaimana mungkin di markas kepolisian resor yang seharusnya memiliki pengamanan super ketat, belasan tahanan bisa leluasa menyelundupkan gergaji dan merusak fasilitas sel menjelang waktu subuh? Ini menunjukkan adanya kelemahan akut dalam sistem kontrol petugas jaga dan manajemen pengawasan rutan,” tegas Ardin Wakil Ketua lI PC PMII Kota Kendari], Jumat (3/7).
Merespons krisis keamanan penegakan hukum di wilayah hukum Sulawesi Tenggara ini, PC PMII Kota Kendari menyampaikan tiga pernyataan sikap dan tuntutan tegas:
*. Copot Kapolres dan Kasat Tahti Kolaka Utara
Mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk segera mencopot Kapolres Kolaka Utara dan Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan kegagalan kepemimpinan dalam mengamankan rutan markas komando.
*. Pecat dan Pidanakan Oknum Petugas Jaga yang Lalai
Meminta Bid Propam Polda Sultra melakukan investigasi menyeluruh, objektif, dan transparan , Jika ditemukan unsur kesengajaan, gratifikasi, atau kelalaian fatal yang membantu masuknya gergaji dan alat pelarian, oknum petugas harus dipecat secara tidak hormat (PTDH) dan diproses pidana.
*. Desak Transparansi Publik Atas Sembilan Buron:
Meminta jajaran Satreskrim Polres Kolaka Utara bergerak ekstra cepat memburu sembilan sisa tahanan yang masih berkeliaran demi menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah daratan Kolut, sekaligus membuka posko aduan terpadu bagi warga yang melihat pergerakan para DPO.
*. Evaluasi Sistem Pengamanan Rutan Se-Sultra:
Mengimbau Kapolda Sultra untuk menjadikan kasus pembobolan ventilasi sel di Kolaka Utara ini sebagai momentum darurat untuk melakukan audit kelayakan fisik gedung tahanan di seluruh Polres jajaran se-Sulawesi Tenggara agar tragedi serupa tidak berulang.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dipertaruhkan dalam penyelesaian kasus ini. Penegakan hukum di bumi Anoa tidak akan dipandang berwibawa jika menjaga keamanan di dalam markasnya sendiri saja masih kebobolan secara masif.tutup Ardin wakil ketua II PC PMII Kota Kendari
